FAKULTAS PERTANIAN ULM BERPARTISIPASI MENGIKUTI PELATIHAN PENYUSUNAN DRAFT PERJANJIAN KERJASAMA  YANG DISELENGGARAKAN DI REKTORAT ULM

Pada hari Senin tanggal 12 November 2018 bertempat di ruang pertemuan di lantai 3 gedung rektorat ULM  diselenggarakan Pelatihan Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama oleh ULM yang diprakarsai oleh WR IV ULM yaitu Prof.Dr.Ir. Yudi Firmanul Arifin.  Pelatihan menghadirkan nara sumber dari Kemenristekdikti yaitu Suryo Boediono,ST.,MBA dari Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemenristekdikti dan Reno Ghanes Satria,SH selaku Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti.  Peserta yang diundang berasal dari seluruh fakultas yang ada di ULM terdiri dari WD I, Kabag TU (KTU) serta perwakilan dosen untuk setiap fakultas.  Untuk maksud tersebut Fakultas Pertanian ikut berpartisipasi dengan mengirimkan WD1 dan KTU.

Tujuan pelatihan ini dimaksudkan agar penyusunan draft kerjasama baik kerjasama internasional dan kerjasama dalam negeri dapat dibuat dengan cara yang tepat.  Dalam kesempatan tersebut juga disarankan untuk mengikutsertakan Kementerian Luar Negeri untuk kerjasama internasional yaitu Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional termasuk Direktur Kawasan dan Kemenristekdikti.  Sementara untuk kerjasama dalam negeri tergantung kepentingan dan bobot kerjasama yang dilakukan, sehingga bisa dilaksanakan tanpa harus adanya izin .

 

1Pembukaan Pelatihan Yang Dibuka Oleh WR IV ULM Bersama Nara Sumber Pelatihan Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama

 

Pelatihan diarahkan dalam pembuatan Nota Kesepahaman (MOU) dan PKS (Perjanjian Kerjasama).  MOU hanya dilaksanakan di tingkat universitas dan rektor selaku penandatangan MOU, sementara PKS dilaksanakan di tingkat fakultas/pascasarjana dan lembaga dengan penandatangan adalah Dekan/Direktur Pascasarjana dan ketua lembaga seperti  LPPM, LPM dan LP3.  Sementara pada tingkat program studi tidak diperkenankan membuat PKS sendiri tetapi harus fakultas dan Dekan yang menandatanganinya.   MOU isinya bersifat lebih umum (global) dan bersifat hal-hal yang pokok saja sementara PKS bersifat lebih teknis, lebih detail yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belak pihak, sesuai syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH.

2Sesi Foto  Bersama Nara Sumber Pelatihan  dan Semua peserta Pelatihan Penyusunan Draft Perjanjian Kerjasama

 

Pelaksanaan kerjasama perguruan tinggi didasarkan pada Permendikbud No. 14 Tahun 2014 perihal kerjasama perguruan tinggi, yang bertujuan untuk efektivitas, efisiensi, produktivitas, krestivitas, inovasi, mutu dan relevansi Tridharma Perguruan Tinggi.  Kerjasama perguruan tinggi meliputi kerjasama bidang akademik dan non akademik.  Kerjasama tersebut dapat dilaksanakan antara perguruan tinggi (PT) yaitu PT dengan PT lainnya baik PTN ataupun PTS , antar PT dengan dunia usaha/pihak lainnya di dalam dan di luar negeri.

Nara sumber pelatihan menjelaskan perlunya dibangun sebuah sistem informasi kerjasama seperti yang dimiliki kemenristeksikti yaitu sikma.ristekdikti.go.id, agar semua kerjasma yang dilakukan sebuah perguruan tinggi tercatat secara baik dan sistematis.  Dijelaskan nara sumber     bahwa prinsip-prinsip dalam sebuah kerjasama yang dilaksanakan atau basic principle in establishing international cooperation  terkait dengan GRTK yaitu genetic resource and tradition knowledge meliputi 1) agriculture food, 2) energy, and renewable, 3) health and medicine, 4) information and comunication, 5) transportation,6) defense and security .  Untuk kerjasama luar negeri (internasional) harus memperhatikan 3 hal yaitu aspek politis, keamanan dan yuridis.  Aspek politis yaitu kerjasama tidak boleh bertentangan dengan politik luar negeri dan kebijakan hubungan LN pemerintah pusat pada umumnya, aspek keamanan yaitu tidak boleh disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing yang dapat mengancam keamanan dalam negeri, serta aspek teknis dimana tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian/institusi teknis yang terkait.  Selanjutnya disampaikan bahwa dalam penyusunan kerjasama, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1) area kerjasama, 2) klausul HKI, 3) klausul GRTK, 4) klausul MTA (Material Transfer Agreement) yaitu mengatur transfer dari bahan riset masuk dan keluar wilayah negara, serta 5) klausul kerahasiaan.  Sementara elemen-elemen utama dalam perumusan naskah perjanjian kerjasama terdiri dari a) judul, b) preambul, c) batang tubuh, d) penyelesaian sengketa, e) amandemen, f) mulai berlaku, masa berlaku dan pengakhiran, g) penutup dan h) penandatanganan.

Pada proses drafting perbedaan antara penyusunan dalan Nota Kesepahaman (MOU) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) terdapat perbedaan mendasar.  Pada nota kesepahaman (MOU) terdiri dari a) waktu penandatanganan, b) identitas para pihak, c) maksud dan tujuan, d) ruang lingkup, e) pelaksanaan, f) jangka waktu, g) pendanaan, h) penyelesaian sengketa, i) amandemen dan j) penutup.  Sementara pada perjanjian kerjasama (PKS) terdiri dari a) waktu penandatanganan, b) identitas para pihak, c) ruang lingkup, d) hak dan kewajiban setiap pihak, e) jangka waktu, f) keadaan kahar (force majeurs), g) penyelesaian sengketa, h) sangsi atas pelanggaran kerjasama, i) apabila ada perjanjian kerjasama menghasilkan a) HKI, atau b) aset negara wajib membuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negarasesuai dengan ketentuan peraturan per UU.   Sedangkan sistematika yang dibuat dalam penyusunan nota kesepahaman meliputi  a) Kepala Nota Kesepahaman berisi : 1) lambang negara/logo instansi, 2) frasa nota kesepahaman, 3) judul nota kesepahaman, 4) nomor nota kesepahaman, b) Batang Tubuh berisi : hari, tanggal, bulan, tahun, identitas para pihak, tujuan, ruang lingkup, pelaksanaan, jangka waktu, pendanaan, penyelesaian perselisihan, dan c) Kaki berisi : nama para pihak dibubuhi tanda tangan.  Pada akhir kegiatan disampaikan oleh nara sumber bahwa konsekuensi akibat pelanggaran bisa bersifat hukum pidana dan perdata apabila salah satu pihak mengabaikan PKS yang disepakati, dan biasanya terjadi akibat pihak-pihak yang menandatangani PKS melampaui kewenangannya dan berkaitan dengan keuangan negara.

Universitas Lambung Mangkurat sendiri saat ini sudah memiliki website terkait dengan sistem informasi kerjasama yang dapat di akses di web simker ULM, berisi semua list kerjasama baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri (internasional) yang dilaksanakan baik oleh pihak rektorat, Rektor dan jajarannya, serta kerjasama yang dilaksanakan oleh semua fakultas yang ada di lingkungan ULM.  Agar lebih efektif dan dapat dimanfaatkan semua dosen di seluruh fakultas yang akan melaksanakan kerjasama secara optimal diharapkan adanya sosialisasi oleh ULM secara berkala setiap 3 bulan ke fakultas-fakultas, untuk menghindari tumpang tindih MOU ataupun PKS yang dilaksanakan di tingkat fakultas dan bahkan tingkat program studi.  Dengan pelatihan ini ULM berharap jumlah MOU dan PKS tidak hanya mampu mendongkrak jumlah kerjasama yang dilakukan ULM di dalam dan di luar negeri, akan tetapi prosedur dan teknik dalam penyusunan MOU dan PKS dapat dibuat dengan cara yang benar didasarkan pada peraturan perundangan yang ada dan Permendikbud No. 14 Tahun 2014 perihal kerjasama perguruan tinggi.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *